RAPAT KOORDINASI LINTAS SEKTOR TENTANG PANDU GEMPITA

Tahun 2013, Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial telah melaksanakan berbagai program yang ditujukan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, berbagai upaya yang telah dilakukan belum seluruhnya dapat dicapai, sehingga diharapkan tahun 2014 ini dapat lebih ditingkatkan baik secara kualitas maupun kuantitas pelayanan.

 

rapat koordinasi

 

Tahun 2013 sasaran program unggulan bagi lanjut usia terlantar, program kesejahteraan sosial anak, penyandang disabilitas, rehabilitasi tuna sosial dan permasalahan narkoba telah dilaksanakan. Upaya ini tentunya masih terus dilakukan dan ditingkatkan, melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi, serta program Kementerian Sosial.

Tahun 2014 berbagai bencana melanda negeri ini, dan tentunya permasalahan sosial semakin meningkat, berbagai kasus anak seperti yang baru – baru terjadi di panti Asuhan Anak Samuel Tangerang, dikabarkan terjadi penyekapan dan penyiksaan serta jual beli anak asuh, selain itu kasus permasalahan anak berhadapan dengan hukum, untuk itu perlu upaya dan pendampingan kasus hukum bagi anak, permasalahan lanjut usia, penyandang disabilitas serta berbagai permasalahan sosial lainnya.
Mengenai kasus PA. Anak Samuel di Tangerang, Dirjen Rehsos mengatakan Kementerian Sosial sudah membuat regulasi tentang pengasuhan anak dan kepantian melalui Peraturan Menteri Sosial No 30 Tahun 2011 Tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak dalam Lembaga. “Di dalamnya juga diatur bagaimana syarat sumber daya manusianya, infrastruktur mendirikan panti. Hal ini harus menjadi dasar dinas sosial di seluruh Indonesia,” katanya di Jakarta, Selasa (24/5).

Lebih lanjut Dirjen menjelaskan “Jika ada penyimpangan terkait pengasuhan anak di panti sosial, dinas sosial harus mengacu pada aturan tersebut. Berkaca pada kasus panti asuhan Samuel di Tangerang yang diduga melakukan penyekapan, penyiksaan serta jual beli anak asuh Samsudi menilai dinas sosial kabupaten/kota setempatlah yang berkewajiban menindaklanjuti kasus ini, lanjutnya disela – sela konferensi pers di Swiss Belhotel.

Secara struktural Kemsos tidak membawahi langsung dinsos. Dalam hal ini dinsos bertanggungjawab kepada pemerintah daerah di bawah pimpinan bupati. “Kemsos akan mengirimkan surat ke dinsos setempat untuk menindaklanjuti kasus ini,” ucap Samsudi. Hal ini cukup berasal karena dinsoslah yang mengeluarkan izin operasional. Dalam verifikasi akan terpantau apakah izin panti tersebut masih berlaku. Izin operasional berlaku per lima tahun dan harus diaudit setiap tahunnya. Saat ini dari sekitar 8.000, Kemsos memiliki 10 panti sosial, daerah 200 dan sisanya yayasan atau swasta. Dari jumlah itu, 6.000 panti memperoleh bantuan pemenuhan kebutuhan anak setiap bulannya, lanjutnya usai memberikan paparan Review Program Ditjen Rehabilitasi Sosial.

Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial melaksanakan kegiatan review tahun 2014 untuk melihat dan mengevaluasi kinerja yang telah dilakukan, sehingga diharapkan berbagai masukan, saran untuk meningkatkan kualitas pelayanan dimasa datang dengan melihat apa yang telah dicapai tahun 2013, mengevaluasi pelaksanaan program rehabilitasi sosial baik yang dilaksanakan di pusat, UPT maupun daerah melalui dana dekonsentrasi, memberikan dukungan dalam penyempurnaan program rehabilitasi sosial, meningkatkan wawasan dalam bentuk peningkatan pelayanan kesejahteraan sosial melalui rehabilitasi dan perlindungan sosial menuju Indonesia sejahtera.
Tahun 2014 juga dicanangkan sebagai tahun penyelamatan pengguna narkoba, pencanangan ini dilakukan dengan semangat untuk mendorong para pengguna narkoba dan keluarganya agar secara sukarela dapat melaporkan diri kepada Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) guna mendapat layanan rehabilitasi sosial di 40 IPWL.

Selain itu Tahun 2014 Kementerian Sosial melaksanakan kegiatan ekspedisi di 16 Provinsi dari Aceh sampai Kupang melalui perjalanan darat, kegiatan ini tentunya merupakan program terobosan yang dilakukan untuk mengimbangi cepatnya pertumbuhan permasalahan sosial serta mengisi berbagai kebutuhan mendesak, yang diharapkan dapat melengkapi program – program reguler Kementerian Sosial.
Tujuan spesifik dari Ekspedisi Kemanusiaan ini adalah pemetaan dan penjangkauan sosial melalui pelayanan terjadap PMKS secara langsung, pengembangan potensi dan pelibatan masyarakat, revitalisasi panti sosial melalui pelayanan berbasis masyarakat dengan mengoptimalkan fungsi-fungsi panti di daerah, peningkatan peran/fungsi pekerja sosial dan tenaga kesejahteraan social seperti TKSK, PSM dll sebagai profesi dan pelaksana pelayanan kesejahteraan sosial, serta dalam upaya peningkatan pemahaman masyarakat terhadap usaha kesejahteraan sosial.

Dalam ekspedisi tersebut dilakukan berbagai kegiatan seperti pemeriksaan kesehatan gratis bagi lanjut usia, pemasangan alat bantu dengar dan kaki palsu bagi penyandang disabilitas, serta pemberian bantuan bagi anak melalui pondok anak ceria serta bantuan pemenuhan kebutuhan dasar anak, bantuan penguatan bagi Lembaga Kesejahteraan Napza, serta bantuan rehabilitasi bagi korba Napza, bantuan bagi Bekas Warga Binaan  Lembaga Permasyarakatan (BWBLP) di Probolinggo.

Kementerian Sosial RI, mempunyai peran aktif dalam membantu meringankan beban mereka yang menghadapi musibah Gunung Sinabung, salah satu bentuk kepedulian sosial yang di berikan pada pengungsi adalah Psikososial Kit (perlengkapan olah raga, alat musik dan boneka) sebanyak lima Box, buku tulis dan Peralatan menggambar sebanyak tiga Box. Kementerian Sosial melalui Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial melakukan upaya psikososial salah satunya mendirikan Pondok Anak Ceria dengan tujuan untuk menghibur serta memotivasi anak untuk tetap semangat dalam belajar dengan berbagai permainan yang diberikan, untuk menghilangkan rasa trauma anak terhadap apa yang dihadapi saat ini. Dengan adanya Pondok Anak Ceria ini, suasana dalam pengungsian menjadi semakin hidup dengan diberikannya berbagai permainan dan hiburan yang dilakukan oleh beberapa pegawai Kementerian Sosial Sakti Peksos AMPK dan pendamping Lanjut Usia.

Untuk menggugah kreativitas para pembuat kebijakan dan program rehabilitas sosial dari hasil review ini diharapkan mampu mewujudkan kesatuan persepsi dan pemahaman tentang permasalahan dan kebutuhan yang berkembang meliputi masalah lanjut usia, anak, orang dengan kecacatan, tuna sosial dan korban penyalahgunaan napza serta upaya peningkatan pelayanan dan rehabilitasi sosial, meningkatkan motivasi pelaksana program rehabilitasi sosial untuk meningkatkan tanggung jawabnya kepada masayarakat dalam memberikan pelayanan, motivasi pelaksana program untuk dapat menciptakan inovasi dan kreativitasnya dalam pelayanan dan rehabilitasi sosial.***(Tira/C-9) (kemsos.go.id)

Loading...

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*