MEKANISME JKN DI RUMAH SAKIT SWASTA

mekanisme bpjs di rumah sakit swastaREPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG — Anggota Komisi VIII DPR, Ledia Hanifa Amalia, menuturkan mekanisme Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk rumah sakit swasta belum jelas.
“Apakah dengan adanya program JKN ini, rumah sakit swasta bisa memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat peserta Askes dan Jameskas,” kata Ledia Hanifa Amalia, di Bandung, Jumat (3/1).
“Bahkan rumah sakit pemerintah yang menerima Jamkesmas banyak yang belum siap. Nah, yang jadi problem sekarang rumah sakit swasta pun sama. Masa orang Cidadap yang sakit harus berobat ke Ujung Berung,” ujarnya.
Menurut dia, belum siapnya rumah sakit swasta dalam melaksanakan program yang diuji coba oleh pemerintah pada 1 Januari 2014 karena belum adanya mekanisme pengaturannya. “Seharusnya pemerintah pusat harus benar-benar matang memikirkan bagaimana sosialisasi JKN ini bisa sampai ke masyarakat. Ini karena selama ini belum ada MoU yang jelas,” katanya.
Ia menuturkan, hal lain yang harus diperhatikan oleh pemerintah terkait JKN ialah pengobatan bagi masyarakat yang berasal dari golongan TNI atau Polri. “Ini juga termasuk untuk rumah sakit polri atau TNI seperti RS Dustira atau Sartika Asih di Bandung. Itu mau bagaimana,” katanya.
Dengan adanya JKN ini, kata Ledia, apakah seorang anggota TNI/Polri bisa dirawat atau berobat di luar rumah sakit khusus polri/TNI dan sebaliknya. Ia menuturkan, walaupun sudah disosialisasikan sejak tahun lalu namun sampai sekarang masih banyak masyarakat yang belum tahu bagaimana caranya menjadi peserta JKN.

Loading...

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*