Pemerintah dan DPR Hilang Arah Bahas BPJS

Fahmi Idris
 

Pemerintah dan DPR Hilang Arah Bahas BPJS

Rabu, 27 Juli 2011 – 18:32 WIB
JAKARTA (Pos Kota) – Pemerintah dan DPR dinilai kehilangan arah dan hanya melakukan pertarungan gengsi dalam pembahasan rancangan undang-undang badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS), sehingga melupakan program pelayanan kepada pesertanya.
Ketua Koordinasi Kesejahteraan dan Kesehatan ICMI Fachmi Idris menyatakan seharusnya pembahasan RUU BPJS mengacu pada sistem jaminan sosial nasional (SJSN) , sehingga tidak perlu melakukan peleburan badan penyelenggara yang sudah ada.
“Kalau transformasi, kan tinggal buat BPJS yang ada menjadi BPJS Jamsostek, BPJS Askes, BPJS Asabri dan BPJS Taspen,” tuturnya usai diskusi I-Klinik di Masjid-Masjid, Rabu.
Pemerintah dan DPR, kata Fachmi, harusnya membahas soal 9 prinsip SJSN yang harus dilaksanakan BPJS, yakni gotong royong, nirlaba, portabilitas, dana amanat, hasil sebesar-besarnya untuk peserta, pemisahan aset, kepesertaan wajib, transparan dan akuntabilitas. Bukan memperdebatkan badan hukum dan lembaganya. “Tempatkan saja BPJS yang ada sesuai dengan keahliannya dengan melihat program yang ada,” tukasnya.
Fachmi mencontohkan PT Jamsostek ahlinya dalam jaminan kecelakaan kerja, jaminan pemeliharaan kesehatan, jaminan kematian dan jaminan hari tua.
Dia mengakui memang ada program di BUMN tersebut yang masih harus didiskusikan, seperti tentang jaminan pemeliharaan kesehatan untuk digabung dengan program BPJS I atau tetap ada di PT Jamsostek.
Demikian juga untuk jaminan pensiun yang menjadi keahlian PT Taspen tetap hanya untuk TNI/Polri yang memiliki kekhususan dalam kepesertaan.
“Jadi, tidak perlu menunggu 2014 atau belasan tahun lagi dalam menerapkan transformasi BPJS, apalagi jika membuat badan penyelenggara baru yang tentu membutuhkan biaya tidak sedikit,” ungkap Fachmi.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama PT Jamsostek Hotbonar Sinaga mengatakan apabila terjadi peleburan empat BPJS yang sudah ada, maka harus dilakukan dengan hati-hati dan bertahap. Juga mempelajari pengalaman negara lain, serta memikirkan kemampuan fiskal negara.
“Jika benar-benar transformasi dilakukan, maka kami siap saja, tapi jika boleh usul mohon kiranya dilakukan secara hati-hati dan penyelenggaraan tetap dibagi sesuai dengan sektor kepesertaan,” ujar Hotbonar yang bersama tiga BPJS lain akan diundang Panja DPR untuk memaparkan program-programnya.
Loading...

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*