PERMENKES NO 69 Tarif Pelayanan Kesehatan BPJS

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 69 TAHUN 2013
TENTANG
STANDAR TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA DAN FASILITAS KESEHATAN TINGKAT LANJUTAN DALAM PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :
1.Tarif Kapitasi
adalah besaran pembayaran per-bulan yang dibayar dimuka olehBPJS Kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama berdasarkanjumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlahpelayanan kesehatan yang diberikan.
2.Tarif Non Kapitasi adalah besaran pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatankepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama berdasarkan jenis dan jumlahpelayanan kesehatan yang diberikan.
3.Tarif Indonesian – Case Based Groups yang selanjutnya disebut Tarif INA-CBG’sadalah besaran pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan kepada FasilitasKesehatan Tingkat Lanjutan atas paket layanan yang didasarkan kepadapengelompokan diagnosis penyakit.

Tarif INA-CBG’s meliputi:

tarif pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh rumah sakit kelas A, kelas B,kelas C dan kelas D dalam regional 1;

  • tarif pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh rumah sakit kelas A, kelas B,kelas C dan kelas D dalam regional 2;
  • tarif pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh rumah sakit kelas A, kelas B,kelas C dan kelas D dalam regional 3;
  • tarif pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh rumah sakit kelas A, kelas B,kelas C dan kelas D dalam regional 4;
  • tarif pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh rumah sakit kelas A, kelas B,kelas C dan kelas D dalam regional 5;
  • tarif pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh rumah sakit umum rujukannasional; dan
  • tarif pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh rumah sakit khusus rujukannasional.

Penetapan regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e, bagi setiap Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan merupakan hasil kesepakatan bersama antara BPJS Kesehatan dengan Asosiasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan.

Download PMK No. 69 ttg Tarif Pelayanan Kesehatan Program JKN

7 Comments on PERMENKES NO 69 Tarif Pelayanan Kesehatan BPJS

  1. katanya sekarang ada program gratis ya pak? walaupun gratis…saya tetep gak mau ah.hehehe …

  2. pak mhn info membuka logic ina cbg (tarif permenkes 69/13) supaya tdk salah koding adakah tip and triknya pak

    • bukan salah koding sebenarnya pak, tapi bagaimana agar rumah sakit tidak rugi dari penagihan berdasarkan koding Ina Cbgs, untuk itu, tidak ada tips dan trikny pak, tapi lebih ke pengalaman di lapangan

  3. Program bpjs yg diterapkan sudah bagus, tetapi pihak rumah sakit yg perlu dibenahi, masak iya orang dirwat nggak ada obat,sementera pihak bpjs sudah membayar includ pelayanan obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai….

  4. Knapa inacbg labat loading

  5. sebenarnya masyarakat Indonesia ini rata2 sok tau.. kenyataan dilapangan berbeda 100% . skrg realita yg Ada adalah fee dokter sangat minim.. anda mau tau berapa fee dokter yg kerjanya notabene 24 jam x 7 hari?? hanya diupah 2.5jt rupiah.. sedngkn gaji buruh yg tidak memakai “otak” yg tidak beresiko untuk dituntut. apakah salah kami sebagai dokter meminta gaji tinggi jika kita dituntut beban sebegitu besarnya? perlu diketahui gaji dokter di luar negeri mencapai $9000@bulan atau setara dengan 100jt@bulan… kita hanya menuntut upah yg sepantasnya sesuai dengan tuntutan profesi kami apakah salah?

Leave a comment

Your email address will not be published.

*